RESENTRALISASI PENDIDIKAN; KEBIJAKAN POLITIK REGRESIF


RESENTRALISASI PENDIDIKAN; KEBIJAKAN POLITIK REGRESIF

Oleh: Ahmad Saefudin*

Sistem Pendidikan (Paulo Freire, 2007) merupakan proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial-budaya (social and cultural domestication). Relasi budaya dan kuasa membingkai kebijakan politik pendidikan yang pada ujungnya melahirkan ekspektasi pembebasan.  Pendidikan humanistik yang membebaskan manusia dari ketertindasan berjalan beriringan dengan proses penyadaran  (konsientasi). Masifikasi penyadaran menjadi tanggung jawab bersama, bukan monopoli pemerintah. Jagat pendidikan Tanah Air kembali hangat oleh wacana kebijakan resentralisasi pendidikan oleh pemerintah, setelah sekian lamanya diberlakukan sistem desentralisasi. Konsep desentralisasi pendidikan yang dimaknai sebagai pelimpahan wewenang kebijakan pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dianggap sebagian pakar dan praktisi pendidikan, turut andil dalam menyemarakkan perilaku koruptif. Selama  sepuluh tahun terakhir ini, Indonesian Corruption Watch  (ICW) mencatat 296 kasus korupsi pendidikan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 619 miliar dengan jumlah tersangka 479 orang (http://www.antikorupsi.org). Apakah resentralisasi menjadi satu-satunya solusi atas ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola praktik kependidikan tingkat dasar dan menengah (SD, SMP, SMA)? Ulasan dari Noor Hartanto & Henny Ekawati dengan judul “Plus-Minus Resentralisasi Pendidikan” (KR, 12/12/2013) menarik untuk dielaborasi sebagai upaya konstruktif memajukan pendidikan Nasional.

Menurut hemat penulis, jika resentralisasi pendidikan benar-benar diberlakukan, maka akan menjadi kebijakan politik yang regresif. Sebab, dominasi kebijakan  nantinya akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Pendidikan Indonesia dipaksa mundur jauh ke belakang seperti era pra-Otonomi Daerah. Memang diakui, desentralisasi masih menyimpan titik lemah, namun ibarat membunuh tikus di lumbung padi, tidak perlu membakar lumbungnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seyogyanya memperkuat bangunan sistem dan mekanisme kontrol terhadap institusi pengelola pendidikan. Kemendikbud perlu menggandeng lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menangkal kebocoran dana pendidikan. Akan lebih efektif, jika wacana pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di daerah terwujud, sehingga ruang gerak “koruptor terdidik” bisa dipersempit.

Desentralisasi juga memudahkan pengembangan kurikulum pendidikan kreatif berbasis kearifan lokal. Logika sederhananya, Pemerintah Daerah lebih fasih membaca keberagaman kondisi sosio-kultural masyarakatnya, dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Bagi daerah terpencil, setidaknya masih mempunyai modal kedekatan kultural dengan pemerintah setempat, sehingga intensitas komunikasi antara satuan pendidikan dengan pemangku kebijakan relatif terjaga. Visi besar pendidikan karakter bukan berarti penyeragaman kurikulum. Satuan pendidikan, bebas bereksplorasi sesuai dengan konteks kedaerahan. Dengan begitu, budaya daerah menjadi tonggak dan sokoguru kebudayaan Nasional.

Persekongkolan terselubung dalam rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) oleh Pemerintah Daerah  seharusnya tidak lagi terjadi manakala Pemerintah menggunakan sistem manajemen yang akuntabel dan transparan. Publik juga punya andil besar dalam pengawasan. Jika menemukan kejanggalan, misalnya dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masyarakat tidak perlu ragu atau takut melaporkan kepada penegak hukum.

Aspek lain dari kelemahan desentralisasi ialah keterbatasan keuangan daerah. Namun, keterbatasan ini bisa disiasati dengan memberdayakan kemampuan keuangan desa. Lebih-lebih, setelah disahkannya Undang-Undang tentang Desa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memungkinkan desa digelontori dana ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Komite Sekolah harus mampu menjadi penyambung lidah satuan pendidikan dengan masyarakat sekitar.

Ancaman disintegrasi bangsa sebagai efek dari desentralisasi pendidikan hanyalah kekhawatiran semu. Faktanya, manusia Indonesia semakin cerdas, tidak mudah tersulut konflik. Penyadaran wawasan Nusantara oleh gerakan  civil society hampir ada di setiap daerah. Eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara tidak tergoyahkan oleh sentimen-sentimen negatif yang dihembuskan oleh sekelompok kecil golongan. Selain itu, perkembangan alat teknologi juga memberi kemudahan akses informasi publik.

Sekali lagi, perlu ditandaskan bahwa resentralisasi pendidikan untuk saat ini bukanlah jalan terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan Nasional. Masih banyak alternatif lain yang bisa dipilih.

*) Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s