STANDARISASI KURIKULUM MAJELIS TAKLIM


STANDARISASI KURIKULUM MAJELIS TAKLIM

(ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN)

Oleh: Ahmad Saefudin 

Majelis Taklim yang telah mengakar kuat di dalam kultur masyarakat Islam Indonesia mendapat perhatian khusus dari Pemerintah setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Peran Majelis Taklim dalam membentuk kepribadian Muslim yang diistilahkan al-Qur’an dengan insan kamil ternyata tidak kalah penting jika kita bandingkan dengan tradisi pendidikan Islam lain yang secara institusional lebih terstruktur seperti Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri/Swasta (PTAIN/PTAIS).

Sayangnya, Majelis Taklim yang kian hari kian menjamur di perkampungan, bahkan merambah ke perkotaan, bagaikan ilalang liar yang tidak terurus sehingga kebermanfaatannya bagi kehidupan sosial masih besifat individualistik-sektoral. Artinya, dari sudut pandang aksiologis, Majelis Taklim masih sebatas diperuntukkan bagi orang-orang Muslim yang rajin mengikuti kegiatan tersebut di daerah sekitar masing-masing. Belum adanya standarisasi kurikulum yang mengatur materi kajian, rekruitmen muballigh/penceramah, metode mujalasah, dan sarana pendukung lainnya, disinyalir menjadi faktor penyebab tidak terorganisirnya tradisi Majelis Taklim.

Memang benar, Pemerintah telah berupaya memberikan rambu-rambu kurikulum Majelis Taklim sebagaimana bunyi pasal berikutnya: (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Namun, pasal ini justeru menambah kekaburan perencanaan kurikulum terpadu. Padahal, jika terkelola dengan baik, Majelis Taklim –dilihat dari kuantitas persebarannya- menjadi media ampuh untuk memberdayakan masyarakat, bukan saja dalam bidang keagamaan, melainkan melebarkan sayapnya ke ranah politik, ekonomi dan sosial.

Di bidang politik, Majelis Taklim memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  dari ancaman disintegrasi bangsa. Setidaknya dimulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Di bidang ekonomi, Majelis Taklim juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian, misalnya dengan membentuk arisan dan koperasi simpan pinjam bagi anggotanya. Di bidang sosial, Majelis Taklim mampu memupuk rasa solidaritas (ukhuwwah) antar individu di lingkungan masyarakat sehingga tidak mudah terpancing isu-isu yang rentan terhadap munculnya konflik sosial.

Oleh karena itu, sudah waktunya Pemerintah dan masyarakat memikirkan standar kurikulum Majelis Taklim sehingga keberadaannya secara masif mampu termanfaatkan dengan maksimal. Wallahu a’lam bi al-shawab. []

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s