ISLAM DAN DEMOKRASI (BAGIAN 2)


ISLAM DAN DEMOKRASI (BAGIAN 2)

Oleh: Ahmad Saefudin

 

Pada masa awal kelahiran bangsa kita, para founding fathers tidak jarang mengalami perdebatan sengit dalam merumuskan konsep terbaik tentang dasar Negara. Dua golongan ekstrim yang saling bertolak belakang terbagi ke dalam kubu Nasionalis dan kubu Islamis. Draft kasar yang masih “panas” digodok ialah bagian dari –yang kemudian dikenal dengan- Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. “Tujuh kata” terakhir tidak mendapatkan ihwal sepakat dari kubu Nasionalis. Alasannya, kekhawatiran mereka atas ancaman disintegrasi bangsa, terutama dari wilayah Indonesia bagian timur yang sebagian besar penduduknya berkeyakinan non-Islam. Kubu Islamis sebagai representasi dari mayoritas penduduk Indonesia merasa berhak atas “tujuh kata” tersebut. Singkat cerita, dengan prinsip musyawarah, tidak mengedepankan ego masing-masing, akhirnya “tujuh kata” tersebut diganti menjadi “tiga kata” yang sekarang kita lafalkan menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah bangsa ini lepas dari kolonialisme-imperialisme, tantangan berikutnya datang dari aspek penegakan hukum. Sudah menjadi adagium, jika hukum Indonesia berlaku seperti sabit petani, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus Gayus Tambunan yang bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan status narapidana, Artalita Suryani yang menyulap hotel prodeo menjadi hotel bintang lima, rendahnya putusan hakim atas vonis pidana terhadap koruptor, dan berbagai fenomena ketidakadilan lain di muka hukum masih menggejala. Namun, kita juga sejenak bernafas lega dengan kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang akhir-akhir ini bekerja maksimal. Senjata KPK bukanlah sabit petani tetapi pedang samurai. Koruptor kelas kakap masuk dalam perangkapnya seperti mantan anggota legislatif, menteri, hakim konstitusi, pegawai pajak, dll. Ternyata, semangat menjunjung tinggi peraturan perundangan seadil-adilnya masih ada.

Dalam  bidang politik, Indonesia –pasca reformasi- disibukkan dengan agenda regenerasi kepemimpinan, mulai dari level desa, kabupaten, propinsi, maupun pusat. Jika kontrol dan pengawasan dari pihak berwenang lemah, maka bangsa ini terancam dari bahaya laten “serangan fajar”. Siapa yang punya uang, dialah yang paling berpeluang untuk berkuasa. Andil masyarakat untuk mencipta pemimpin zalim sangat besar, kecuali ada kesadaran individu untuk tidak memilihnya. Tanggung jawab moral pengawasan bukan saja datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), umpamanya, namun juga peran aktif pemilih sebagai vooters.

Inilah gambaran umum upaya pengibaran panji demokrasi berbangsa dan bernegara perspektif Islam (M. Qurais Shihab, 2011) yang tidak akan terwujud tanpa kesatuan tiga unsur pokok, yaitu persamaan, tanggung jawab individu, dan tegaknya hukum berdasar syura dan atas dasar peraturan perundangan yang jelas dan tanpa pandang bulu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s