ISLAM DAN DEMOKRASI (BAGIAN 1)


ISLAM DAN DEMOKRASI (BAGIAN 1)

Oleh: Ahmad Saefudin

 

Penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tidak perlu lagi disangsikan, apalagi diperdebatkan. Argumen berbasis teologis bisa kita pahami dari QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang menegaskan persamaan derajat manusia tanpa dikotomi. Allah berfirman:

Hai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Jauh sebelum wacana tentang “demokrasi” booming dalam sistem ketatanegaraan modern, ternyata Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati hak asasi setiap individu. Fakta empiris mengiringi perjalanan Islam sebagai sebuah agama yang berorientasi menumbuhkan tatanan sistem demokratis, seperti spirit penghapusan perbudakan pada masa peperangan, pengutamaan asas musyawarah dalam memilih figur pemimpin pada masa khulafaurrasyidin, dan penegakan hukum yang adil dengan tidak melihat “siapa” yang melakukan tindak kriminalitas seperti yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan khalifah Umar bin Khattab.

Demokrasi perspektif Islam bukanlah demokrasi prosedural yang hanya berhenti pada pendewaan simbol-simbol normatif, tetapi lebih dari itu, Islam –bukan lagi mendambakan, namun sudah- mengaktualisasikan praktik demokrasi substantif. Hal ini terlihat dari prosesi pergantian pucuk pimpinan negara (kekhalifahan) pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan mekanisme konsensus (ijma’). Abu Bakar as-Shidiq sebagai penyandang gelar khalifah al ula, terpilih bukan karena faktor nepotis; termasuk keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Bukan  pula sebab determinasi kesukuan bernuansa primordialisme. Tetapi, lebih karena sosoknya dipandang -oleh sebagian besar kaum muslimin pada saat itu- memenuhi kriteria kapabilitas dan akseptabilitas berdasarkan track record selama berkiprah membangun sistem peradaban Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Begitupun tiga khalifah sesudahnya.

Dari peristiwa ini, sudah semestinya kita mengambil ibrah baik sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di era sekarang yang terkesan masih amburadul. Sehingga, manifestasi filosofi “vox populi vox dei” atau “suara rakyat suara Tuhan”, tidak terkontaminasi oleh politik transaksional. Jual-beli “suara rakyat” berefek jangka panjang terhadap keterpurukan sebuah bangsa dan semakin menjauhkan kita dari “suara Tuhan”.

Wallau a’lam bi al shawab

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s