PROBLEMATIKA SERTIFIKASI GURU


PROBLEMATIKA SERTIFIKASI GURU

Oleh: Ahmad Saefudin*

Profesi guru sebagai pekerjaan mulia tidak terbantahkan. Dari sudut pandang teologis, terma guru senada dengan al-murabbi, al-mu’allim, al-muadib, al-rasikhun fi al-‘ilmi, ulul albab dan masih banyak lagi istilah lain yang seluruhnya menunjukkan nilai keluhuran. Berkat keteladanan yang terpancar melalui laku keseharian, masyarakat menempatkan guru ke dalam strata sosial yang cukup prestise, bahkan cenderung tinggi. Apalagi, pasca berlakunya program sertifikasi, memungkinkan guru untuk hidup lebih sejahtera secara ekonomi. Tidak aneh, jika kita melihat fenomena perubahan gaya hidup guru.

Citra guru, pada satu sisi tergambar dalam nyanyian Oemar Bakrie; yang berangkat ke sekolah penuh semangat dengan modal sepeda butut. Di sisi lain, guru dilukiskan oleh “Keluarga Bakrie” lainnya; yang berlimpah harta dan kaya raya. Ihwal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi guru justru menimbulkan diskriminasi baru antara guru yang sudah dengan yang belum bersertifikat. Padahal, belum ada jaminan pasti, jika guru yang telah mendapatkan sertifikat profesi, secara kualitatif lebih baik dari guru yang belum bersertifikat. Hakikatnya, sertifikat hanyalah bentuk formalitas simbolik untuk merepresentasikan guru profesional, sedangkan substansi profesionalisme terletak pada kompetensi.

Sertifikasi juga menjadi lahan baru perilaku koruptif, karena pada praktiknya kerap terjadi bentuk-bentuk penyelewengan seperti pungutan liar, suap, dan rekayasa data, baik dilakukan oleh oknum guru maupun birokrat pemerintah. Perbuatan cela ini terbungkus rapi dalam sistem yang sedemikian rumit, sehingga sulit untuk sekedar menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, alih-alih menjeratnya ke muka hukum agar diadili.

Belum lagi, dampak dari penambahan tunjangan materiil terhadap guru bersertifikat, belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja. Lebih-lebih, bagi guru swasta. Sebelum mendapatkan tunjangan profesi, guru swasta sangat disiplin dan menjadi sosok guru pekerja keras. Masuk kelas tepat waktu dan tidak pernah mengeluh dengan beban kerja yang padat. Karena, semakin banyak kuota waktu untuk mengajar, maka semakin tinggi penghasilan yang diperoleh. Sudah sangat mafhum, ketika honor guru swasta dihitung berdasarkan jam tatap muka di ruang kelas. Namun, setelah mendapatkan tunjangan profesi, kerja keras dan kedisiplinan guru swasta cenderung menurun –jika tidak patut dikatakan hilang-. Mungkin karena kebutuhan materiil telah tercukupi tanpa harus menempuh beban jam pembelajaran yang terlalu banyak.

Selain itu, tunjangan profesi terkadang hanya digunakan oleh guru untuk meningkatkan status sosial di masyarakat seperti membeli mobil, hand phone keluaran baru yang mahal, umrah, atau haji berkali-kali. Sementara, kompetensi keahlian yang seharusnya mendapatkan porsi dan perhatian lebih sama sekali terlupakan, misalnya dengan cara menambah koleksi buku referensi dan pegangan wajib, mematangkan skill melalui forum-forum seminar dan pelatihan, dan selalu bereksperimen menemukan metode-metode pembelajaran yang variatif dengan bantuan media pembelajaran.
Pembenahan sistematik-komprehensif mutlak dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, supaya program sertifikasi guru tidak salah sasaran.

*Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s