DARI INISNU KE UNISNU; TITIK STRATEGIS PEMBENAHAN INSTITUSIONAL


DARI INISNU KE UNISNU; TITIK STRATEGIS PEMBENAHAN INSTITUSIONAL

Oleh: Ahmad Saefudin, S.Pd.I[1]

Tiga tahun yang silam, tepatnya Senin, 4 Januari 2010, penulis mengunggah pengalaman pribadi sebagai mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara, -pada laman blog yang juga pribadi- dengan judul “Kesuksesan Ala Mahasiswa”.[2]  Dalam tulisan tersebut, terdapat item-item problematika kampus yang menjadi agenda prioritas untuk segera diselesaikan oleh civitas akademika, khususnya oleh “para pemangku otoritas” alias “pimpinan lembaga”.

Lebih dari sekedar upaya menyegarkan kembali ingatan penulis akan tulisan jadul tersebut, narasi pikiran yang nanti akan menyusun opini ini, sekaligus sebagai koreksi dan autokritik bagi kita -yang pernah mencium bangku perkuliahan– dalam merespons dinamika perkembangan institusi, setelah bermetamorfosis dari INISNU menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU).

unisnuPergulatan panjang yang telah ditempuh oleh para founding fathers sejak dikeluarkannya Surat Keputusan LP. Ma’arif NU Cabang Jepara No. 04/LPM/0/III/1988 tanggal 19 Pebruari 1988 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pendiri pada tanggal 17 Maret 1989 berdasarkan Akte Notaris Benyamin Kusuma, SH. terbayar lunas oleh pengakuan pemerintah atas status terdaftarnya INISNU sebagai perguruan tinggi Islam swasta di “Bumi Kartini” melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 176 tahun 1991 tanggal 7 Agustus 1991.[3] Obor pencerahan perguruan tinggi NU tertua di Jepara ini tidak pernah padam, bahkan semakin membara dengan terbitnya Surat Keputusan Mendikbud No. 725/E1.3/HK/2013 dan  Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Agama Kemenag No. 2744 tahun 2013[4] yang mengukuhkan INISNU menjadi UNISNU, setelah mengalami proses afiliasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU (STIENU) dan Sekolah Tinggi Teknologi Desain NU (STTDNU).

Ekspektasi besar masyarakat Jepara, lebih-lebih warga nahdliyyin terhadap lembaga yang selama ini dinahkodai oleh tokoh karismatik, KH. MA. Sahal Mahfudh, perlu diimbangi oleh kesigapan adaptasi internal struktural sehingga tidak terjadi, sebagaimana peribahasa pujangga, sama naik bagai gelombang, sama turrun bakk kapencong yang secara singkat mengandung arti “dua hal atau kejadian yang sama keadaannya. Ala kulli hal, tidak ada beda antara INISNU dengan UNISNU selain perubahan simbolis baju luarnya.

Menurut hemat penulis, ada beberapa titik strategis pembenahan institusional, antara lain:

  • Manajemen Kepemimpinan

Keputusan KH. MA. Sahal Mahfudh yang tidak lagi berkenan memegang tampuk pimpinan, memaksa INISNU kehilangan figur sentral yang selama ini memainkan peranan penting dalam membesarkan kampus sebagai akses intelektual, relasional, dan finansial. Namun, mengutip perkataan Djajendra, -Sang Motivator- Cerita hebat tentang pemimpin lama sudah tamat, dan setiap orang harus fokus untuk membangun cerita hebat tentang pemimpin baru. Pemimpin menjadi hebat atau tidak hebat semuanya tergantung dari totalitas dan kerja keras semua karyawan.”[5]

Momentum ini membuka jalan bagi INISNU untuk keluar dari bayang-bayang nama besar Mbah Sahal, yang pada akhirnya melahirkan pemimpin visioner baru dari rahim UNISNU. Pemimpin demokratis yang siap mewujudkan generasi sarjana NU yang cendekia dan berahlak mulia.

  • Profesionalisme Kinerja Birokat Kampus

Penggodokan Statuta UNISNU sebagai pedoman profesionalisme kerja birokrat kampus sudah semestinya mengakomodir kepentingan dan kemaslahatan kolektif kelembagaan, bukan berdasar pada pragmatisme kepentingan elit tertentu untuk melanggengkan kursi jabatannya. Feodalisme-otoriter akan membuahkan sistem oligarki kekuasaan dan sudah sangat tidak relevan bagi perguruan tinggi sebesar UNISNU.

Kinerja birokrasi UNISNU sebagai kampus Islam swasta akan lebih efektif, jika memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) produktif yang siap pakai di manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tiba saatnya, UNISNU berani meminggirkan birokrat kampus yang masih terikat dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Argumentasi yuridis dari pendapat penulis ialah Peraturan Pemerintah (PP) no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Juknis dari PP 53 Tahun 2010 yaitu Perka BKN no. 21 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP tersebut mengancam dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mbeling sebab menduduki posisi jabatan struktural di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), agar siap kehilangan semua tunjangan yang berkaitan dengan dosen tetap yaitu tunjangan profesi dosen, tunjangan fungsional dosen dan tunjangan kehormatan GB (bila berstatus Profesor) karena dosen tetap harus kerja full time di tempat induknya.[6] Selain itu, perspektif realitas, UNISNU masih menyimpan tenaga-tenaga muda reformis yang siap mengemban amanat untuk menduduki posisi strategis birokrasi kampus. Selama ini, dominasi rezim birokrat lama, secara sistemik membuat mereka dalam keadaan, -yang oleh Karl Marx diistilahkan dengan- teralienasi.

  • Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik (Dosen) dan Karyawan

Karut-marut sistem rekrutmen dosen dan karyawan kampus yang tidak akuntabel, kurang transparan, dan cenderung mengarah kepada praktik nepotis dengan mendahulukan sanak kerabat, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus terselesaikan oleh para pimpinan UNISNU yang baru.

Kampus sebagai “gerbong peradaban” meniscayakan jasa dosen yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Mediasi intelektual yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa berlandaskan pada kajian epistemologis mendalam sehingga tidak terjadi proses penyesatan nalar. Begitupun dengan para karyawannya. Mereka sepantasnya melayani civitas akademika dengan segenap panggilan hati dan jiwa.

  • Transparansi Keuangan Kampus

Transparansi dan akuntabilitas keuangan kampus mutlak diberlakukan pada setiap agenda rutin institusi seperti rapat mingguan pimpinan, stadium general, ujian akhir semester, KKL, PPL, KKN, ujian proposal skripsi, ujian komprehensif, ujian munaqasah skripsi, wisuda, gaji tetap dan tunjangan dosen & karyawan, dll.

Mekanismenya diatur sedemikian rupa sehingga mengikis perilaku koruptif yang selama ini ada, tapi sulit dibuktikan.

Semoga UNISNU tetap jaya sepanjang masa! Amin.

Wallahu a’lam bishawab

 Bangsri, Selasa, 18 Juni 2013

Pukul 01.55 WIB


[1] Alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah INISNU Jepara Tahun 2010.

[2] Setidaknya terdapat enam permasalahan pada saat itu, yakni: jadwal perkuliahan tidak pasti, kapasitas dosen kurang mumpuni, sarana dan pra sarana kurang memadai, fungsi perpustakaan kampus kurang maksimal, visi dan misi Perguruan Tinggi yang masih bersifat formal-simbolik, dan feodalisme Birokrat Kampus. Lihat lebih lanjut di https://teraskita.wordpress.com/2010/01/04/kesuksesan-kapan-datang/

3 pemikiran pada “DARI INISNU KE UNISNU; TITIK STRATEGIS PEMBENAHAN INSTITUSIONAL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s