PMII Jepara Bersikap Tolak APBD 2010


Oleh: Ahmad Saefudin

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara yang kemarin disahkan menjadi APBD oleh eksekutif dan legislatif (10/12/2009).

Dua ratus kader PMII Cabang Jepara yang terdiri dari tiga elemen perguruan tinggi di “Bumi Kartini” tersebut yaitu Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU (STIENU), dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain NU (STTDNU), melakukan aksi long murch dari Kantor PC PMII Jepara di Jl. Wahid Hasyim No. 139 Potroyudan Jepara menuju Kantor DPRD Kabupaten Jepara.

Sambil meneriakkan “yel-yel” berupa lagu-lagu perjuangan, mereka membagikan selebaran kepada masyarakat yang berisi empat tuntutan yeng berkaitan tentang RAPBD, yaitu:

Pertama, PMII Cabang Jepara mendesak kepada DPRD untuk mengkaji ulang RAPBD tahun 2010. Kedua, menunut DPRD Kabupaten Jepara untuk menunda pengesahan RAPBD kabupaten Jepara tahun 2010. Ketiga, menyarankan DPRD untuk mengembalikan RAPBD kabupaten Jepara kepada lembaga eksekutif. Keempat, memaksa lembaga eksekutif untuk merevisi RAPBD Kabupaten Jepara tahun 2010.

Empat tuntutan di atas, menurut PMII, merupakan imbas dari RAPBD yang tidak populis. “Bayangkan saja, 63% dari RAPBD tahun 2010 larinya ke perut para birokrat dan sama sekali tidah menyentuh ke level grass roots“, kata Ahmad Kholik yang juga sebagai Koordinator lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut.

Dalam aksinya, PMII membawa keranda dan replika mayat, sebagai simbol matinya keadilan dan demokrasi di Jepara. Setelah dibacakan tahlil dan disholati, mereka membakar replika tersebut, meskipun berusaha dicegah oleh aparat keamanan.

Ketua Umum PC PMII Jepara, suheri, melalui orasinya menuntut pimpinan DPRD untuk menghentikan sementara sidang paripurna dan menemui para mahasiswa yang berada di luar gedung. Setelah bernegosiasi dengan aparat keamanan, akhirnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Aris Isnandar bersedia menemui para demonstran. Wakil rakyat yang berasal dari Partai Gerindra tersebut berjanji akan menyampaikan aspirasi yang diusung PMII ke dalam sidang paripurna yang masih berlangsung dan menyarankan kepada mereka untuk menunggu hasilnya di luar gedung.

Namun, setelah dirunggu beberapa lama, tidak ada kejelasan sikap dari ruang sidang terkait dengan tuntutan yang diajukan. Merasa tidak diindahkan, akhirnya massa berusaha merengsek masuk ke dalam gedung DPRD dengan cara menembus blokade aparat di depan pintu gerbang. Berkali-kali mereka mencoba, namun selalu berhasil dihalau oleh pihak keamanan yang bersenjatakan pentungan dan perisai.

Sebagian dari massa mengaku diperlakukan kasar oleh aparat. “Saat kami mencoba menembus blokade, tidak sedikit dari aparat yang menendang, bahkan memukul kami. Ini sungguh tidak etis di tengah sistem demokrasi yang semakin subur di Negara ini. Masa’ hanya ingin menyampaikan aspirasi saja harus kena gamparan dan tendangan aparat”, keluh Arif, salah satu peserta aksi yang juga diamini oleh teman-temannya.

Akibat tidak bisa masuk ke dalam ruang sidang, kemudian massa memblokir Jalan Pemuda Jepara sambil terus bertahan dan menunggu kedatangan Bupati Jepara. Di waktu yang bersamaan, ternyata Bupati Jepara beserta rombongan telah berada di dalam gedung DPRD tanpa sepengetahuan mahasiswa karena masuk melalui pintu belakang.

Massa yang mulai bringas dan merasa kecolongan, berkali-kali mencoba masuk, tapi selalu gagal. RAPBD pun akhirnya disahkan setelah tidak ada perdebatan berarti dari lembaga eksekutif dan legislatif.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan cara long murch dam memblokir jalan raya. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar di kemudian hari.