DASAR-DASAR HUKUM PARA IMAM MAZHAB


Foto

Foto

OLEH: AHMAD SAEFUDIN

A. PENDAHULUAN

Membahas tentang dasar-dasar hukum yang dipakai oleh para imam mazhab, berarti kita dituntut menyelami historisitas para tokoh Islam tersebut. Bagaimana pola hidup mereka, kondisi sosio-kultural yang mempengaruhi pada zaman itu, dan berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produk hukum dan karya mereka.

Kaum Muslimin,-begitu ujar Sayyed Hossein Nasr- mengimani bahwa syariat adalah wujud konkrit dari kehendak Allah, bagaimana Allah menghendaki mereka agar bertingkah laku untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Seorang Muslim bisa jadi gagal di dalam mempraktikkan –seutuhnya- ajaran-ajaran syariat.[1]

Karena itu, urgensi memahami sumber hukum menuju syariat menjadi diskursus wajib bagi kita (baca: mahasiswa) sebagai wujud nyata mengaplikasikan dinamika intelektual.

Makalah sederhana yang tidak mengikuti kaidah baku sistematika ulasan ilmiah ini, diharapkan mampu membuka wacana dan menambah ilmu dalam ruang pikir kita, wa bil khusus mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan oleh para imam mazhab.

B. ISI

Ziauddin Sardar dalam karyanya “Kembali ke Masa Depan; Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah” mengulas secara mendalam tentang sumber-sumber syariat. Menurut Futurolog Islam ini, mengemukakan bahwa secara tradisional, sumber-sumber syariat terbagi dalam dua kategori utama: sumber utama dan tambahan. Seperti diakui secara universal, sumber utama syariat adalah adalah Al Qur’an dan sunah Nabi Muhammad.[2] Kondisi ini berlangsung semasa hidup Nabi. Lebih lanjut Ia mengatakan:

Komunitas Muslim tidak memerlukan hal lain untuk memahami batasan hukum dan ketentuan etis perilaku mereka. Nabi sendiri menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberikan jawaban-jawaban yang mereka butuhkan. Namun, setelah Beliau wafat, penjelasan langsung tentang aturan hukum Al Qur’an tidak bisa lagi diperoleh, sehingga konsensus umum atau ijma’ para sahabat Nabi dijadikan sebagai sumber utama syariat, di samping Al Qur’an dan sunah. Alasan ijma’ dijadikan sumber utama syariat cukup sederhana: merupakan hal yang lumrah jika umat Islam berpendapat bahwa setelah zaman Nabi, pemahaman orang-orang yang hidup pada masa beliau tentang Al Qur’an pasti merupakan pemahaman yang paling komprehensif dan mendalam. Karena itu, sah-sah saja jika dalam persoalan hukum yang membutuhkan penjelasan, ijma’ masyarakat Muslim paling awal kemudian dijadikan acuan. Sebuah hadis Nabi menetapkan ijma’ sebagai sumber utama hukum Islam: “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”.[3]

Pada hari ini, mayoritas luas kaum Ahlusunnah terus mengikuti para imam mazhab. Penduduk Afrika Utara dan Barat adalah hampir seluruhnya penganut mazhab Maliki.[4] Penduduk Mesir, bangsa Malaysia, dan bangsa Indonesia hampir seluruhnya penganut madzhab Syafi’i[5]; bangsa Turki dan suku-suku Turki, juga penganut Sunni dari sub-benua Indo-Pakistan sebagian besar adalah bermazhab Hanafi.[6] Dan Negara Arab Saudi dan mayoritas penduduk Syiria bermazhab Hanbali.[7] Mazhab Hukum Syi’ah Imam Dua Belas dinamakan dengan mazhab ja’fari, dinisbatkan kepada Imam Ja’far As-Shadiq [w. 148 H/765 M.], Imam Syi’ah keenam dan juga guru dari Imam Abu Hanifah. Bersama-sama, kelima aliran ini membentuk mazhab-mazhab besar di bidang Hukum Islam, atau bidang syari’at. Juga terdapat beberapa mazhab minoritas yang lebih kecil, seperti Zaidiah, Syi’ah Isma’iliah, dan mazhab Ibadhiah di Oman dan sebelah selatan Al Jazair.[8]

Paparan Sardar di atas, serta tambahan dari Nasr, mau tidak mau mengajak kepada kita (yang mengaku umat Islam) untuk mengkaji dan melacak lebih dalam; sebenarnya apa saja rujukan yang dipakai para imam mazhab dalam upaya mencurahkan daya upaya mereka untuk memecahkan problematika hukum yang terjadi di kalangan Muslim.

Di antara referensi tersebut yaitu:

1. Al Qur’an.

Berbagai ulama’ telah mendefinisikan Al Qur’an (etimologi maupun terminologinya). As Syafi’i misalnya mengatakan bahwa Al Qur’an bukan berasal dari kata apapun, dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Lafadz tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah (firman Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Al Farra’ berpendapat bahwa Al Qur’an berasal dari kata qarain jamak dari kata qarinah yang berarti kaitan; karena dilihat dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat Al Qur’an itu satu sama lain saling berkaitan. Selanjutnya Al Asy’ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafaz Al Qur’an diambil dari kata qarn yang berarti menggabungkan sesuatu atas yang lain; karena surah-surah dan ayat Al Qur’an satu dengan lainya saling bergabung dan berkaitan.[9]

Adapun Al Qur’an menurut istilah dapat dikemukakan berbagai pendapat ini:

Manna’ Al Qaththan dalam mahabits fi ulum al Qur’an (Abuddin Nata: 2000) secara ringkas mengutip pendapat para ulama’ pada umumnya yang menyatakan bahwa Al Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan dinilai ibadah bagi membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al Zarqani bahwa Al Qur’an adalah lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari awal surah al Fatihah sampai dengan akhir surah al-Nas. Pengertian Al Qur’an secara lebih lengkap dikemukakan oleh Abd al Wahhab al Khallaf. Menurutnya Al Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, melalui Jibril dengan menggunakan lafadz bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dengan surah Al Fatihah dan di akhiri surah al-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan serta terjaga dari perubahan dan pergantian.

2. Al Sunnah.

Menurut bahasa al Sunnah artinya jalan hidup. Bisa saja benar dan juga kemungkinan terjadi kesalahan. Hal ini sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim dalam Musthafa al Shiba’i, Al Sunnah wa Makanatuha fi al Tasyri’ yaitu “barang siapa yang membyat sunnah (kebiasaan) yang terpuji, maka pahala bagi orang yang membuat sunnah itu dan pahala bagi orang yang mengerjakannya; dan barang siapa membuat sunnah yang buruk, maka dosa bagi yang membuat sunnah yang buruk itu dan dosa bagi orang yang mengerjakannya”.[10] Para ulama’ juga sedikit mendikotomikan pengertian antara sunnah, al-hadis, al-khabar, dan atsar, meskipun jumhur ulama’ mengartikan sama saja yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau yang berkaitan dengan hukum.

Adapun para ulama’ yang tidak sepakat dengan pendapat jumhur menyuguhkan definisi tentang al-sunnah yang bermakna sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW., sehingga sesuatu itu lebih banyak dikerjakan oleh beliau daripada ditinggalkan. Sedangkan al-hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, namun jarang dikerjakan oleh Nabi. Selanjutnya khabar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari para sahabat, sebagaimana atsar yang diartikan sebagai ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari para tabi’in [lebih lanjut bisa dilihat dalam A. Khaer Suryaman, Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: IAIN, 1982].

3. Ijma’.

Ta’rif ijma’ ialah kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah masa Nabi SAW atas suatu urusan. Definisi inilah yang disebutkan As Syafi’i dalam kitab Al Risalah (TM. Hasbi Ash Shidiqy: 1972).

4. Qiyas.

Adalah analogi yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis.

Menurut Abu Hanifah, qiyas adalah menerangkan hukum suatu urusan yang tidak dinashkan hukumnya dengan suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan Al Qur’an atau as sunnah atau ijma’ karena bersekutunya hukum itu tentang illat hukum.

5. Ijtihad.

Yaitu pengerahan segala daya upaya untuk memecahkan persoalan syariat semaksimal mungkin.[11] Ungkapan “segala daya upaya” tentu saja mencakup penalaran analogis, dan itulah sebabnya mengapa kebanyakan ulama’ memandang qiyas sebagai bentuk khusus ijtihad. Sementara Al Qur’an dan As Sunnah menghasilkan bentuk-bentuk hukum yang bersifat abadi –lanjut Sardar-, ijtihad dan ijma’ memberikan fondasi yang dinamis bagi syariat. Penggunaan ijtihad mengharuskan kita untuk mengarahkan aturan hukum dan etika Al Qur’an, serta formulasi pragmatisnya (berpegang teguh pada kenyataan) yang tertuang dalam as-sunnah, pada persoalan praktis dan etis dewasa ini. Akan tetapi, sebelum dipandang sah menurut syariat, hasil-hasil ijtihad harus disepakati sebagai ijma’ oleh para sarjana dan intelektual Muslim.

Selain sumber-sumber di atas, Said Ramadan (Sardar: 2005) menambahkan sumber hukum Islam yang lain, meliputi:

a. Al Istihsan.

Yaitu penyimpangan, dalam persoalan tertentu, terhadap aturan yang telah ada sebelumnya dengan memilih aturan lain yang lebih selaras dengan penalaran hukum yang membutuhkan penyimpangan semacam itu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa istikhsan adalah keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.[12]

b. Al Istislah.

Adalah keputusan yang diambil dengan tidak mengikuti contoh sebelumnya karena adanya kepentingan publik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an dan Sunnah.[13]

c. Al ‘Urf.

Yaitu adat atau kebiasaan masyarakat tertentu, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Ada lagi yang mengatakan bahwa urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

Secara tradisional, konsentrasi sarjana Muslim bukan pada istislah, melainkan pada bentuknya yang lebih umum yaitu maslahah, yang berarti sebab, sarana, kesempatan, atau tujuan yang baik. Maslahah juga berarti urusan atau transaksi yang baik, atau berpotensi menghasilkan kebaikan. Penggunaan maslahah sebagai perangkat penting untuk menegakkan syariat didasarkan pada argument bahwa “yang baik” pasti “sesuai hukum” dan “yang sesuai hukum” pasti “baik”.

Para fukaha’ telah mengelompokkan kepentingan dan kemaslahatan publik ke dalam tiga kategori:

1. Kemaslahatan yang meliputi kebutuhan mutlak, seperti perlindungan terhadap jiwa, harta benda, kesehatan tubuh dan mental.

2. Kemaslahatan yang meliputi kepentingan yang tidak mutlak, tapi secara umum diperlukan, membawa kesejahteraan social, dan membuat kehidupan anggota masyarakat menjadi lebih mudah; misalnya ketentuan tentang sarana public, seperti pembangunan jalan raya dan taman kota.

3. Kemaslahatan demi tujuan tertentu, seperti mengedepankan moral dan budaya Islami.[14]

Secara ringkas, kita dapat mengklasifikasikan dasar-dasar hukum para imam mazhab sebagai berikut:

· Imam Abu Hanifah menggunakan 7 pokok istinbat hukumnya:

1) Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2) Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran.

3) Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.

4) Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah.

5) Istihsan.

6) Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.

7) Urf.

· Imam Hambali, menurut Ibnu Al Qayyim menggunakan lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa-fatwanya, yaitu:

1) Al Quran dan Sunnah, jika ada nashnya dalam Al Quran dan hadis maka tidak berpaling pada sumber lainnya.

2) Fatwa Sahabat yang terkenal dan tak ada yang menentangnya.

3) Jika para sahabat berbeda pendapat, maka beliau akan memilih pendapat yang dinilainya lebih sesuai dan mendekati Al Quran dan Sunnah, namun jika perbedaan pendapat tersebut tidak ada kesesuaiannya dengan Al Quran maupun Sunnah maka beliau mengambil sikap diam atau meriwayatkan kedua duanya.

4) Mengambil hadis Mursal (sanadnya tidak disebutkan perawinya) dan hadis Dhaif (lemah), dalam hal ini hadis dhaif lebih didahulukan dari pada Qiyas.

5) Qiyas, digunakan bila tidak ditemukan dasar hukumnya dari keempat sumber di atas.

· Imam Maliki menggunakan sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhabnya berdasarkan Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu.

· Imam Syafii selain menggunakan dua sumber pokok (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, juga menggunakan Ijma’, Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

Para imam mazhab di atas, semuanya berhaluan ahlusunnah wal jamaah. Adapun mazhab Syi’ah dapat dikategorikan sebagai berikut:

· Al Ja’fariyah

Al Ja’fariya Al itsna Asyariyah adalah firqah Syi’ah yang terbesar. Akidah khusus tentang Imam dan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW menurut mereka yaitu :

Ø Imam adalah asal dari segala asal agama dan iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meyakininya, adapun orang orang yang tidak meyakininya adalah kafir atau fasiq.

Ø Seorang Imam haruslah seperti Nabi dalam kema’sumannya, sifat sifatnya dan ilmu pengetahuannya, lepas dari segala macam bentuk dosa baik yang dhahir maupun yang bathin dari kecil hingga tua, dan Ali r.a lah yang pantas untuk hal itu.

Ø Setiap zaman dan masa haruslah ada seorang Imam setelah wafatnya Rasul dalam mengemban tugas tugas memberikan petunjuk kepada manusia.

Ø Imam-imam yang telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 12 orang yaitu : Ali bin Abi Thalib r.a (Al Murtadhi), Hasan bin Ali (Az zaki), Husein bin Ali (Sayyidu Syuhada), Ali bin husein (Zainal Abidin), Muhammad bin Ali (Al Baqir), Ja’far bin Muhammad (As sadiq), Musa bin Ja’far (Al Kadzim), Ali bin Musa (Ar Ridha), Muhammad bin Ali (Al Jawwad), Ali bin Muhammad (Al Hadi), Hasan bin Ali (Al Askari), dan Muhammad bin Hasan (Al Mahdi).

· Al Ismailiyah.

Dalam Syi’ah Imamiah Al Itsnaasyariyah mereka berpendapat bahwa Imam adalah suatu kedudukan yang telah dipilih oleh Allah SWT dari hamba-hamba-Nya sebagaimana halnya Ia memilih seorang Nabi, dan Allah telah memerintahkan kepada Nabi untuk menunjuk Ali r.a sebagai orang yang akan mengganti posisi dan kedudukan Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan posisi dan kedudukan tersebut oleh Hasan r.a, kemudian Husein r.a, kemudian Ali Zainal Abidin r.a, kemudian Muhammad Al Baqir, kemudian kepada anaknya Ja’far As Sadiq. Namun keimaman setelah Ja’far As Sadiq ini terbagi menjadi dua golongan Syi’ah yaitu Syi’ah Al Ismailiyah dan Syi’ah Ja’fariyah Al Itsnaasyariyah. karena mereka berpendapat bahwa yang berhak menjadi Imam setelah Ja’far As Sadiq adalah anaknya yang sulung yaitu Ismail, adapun alasan sehingga Ismail tidak menjadi dan mewarisi keimaman setelah ayahnya yaitu Ismail telah wafat pada masa ayahnya dan alasan lain yaitu karena Ismail pernah didapati meminum arak dan mabuk, sedangkan Imam haruslah ma’sum dari segala dosa dan nista.

· Az Zaidiah.

Syi’ah dan semua firqah yang ada dalam Syi’ah itu sendiri menyatakan wajibnya keimaman, dan pendapat mereka itu sangat berbeda jauh dengan pendapat jumhur ulama, namun di antara Syi’ah yang mendekati pendapat jumhur Ulama yaitu Syi’ah Zaidiah pengikut Zaid bin Ali bin Al Husein bin Ali bin Abi thalib r.a. Mazhab Imam Zaid membolehkan adanya Imam yang lebih pantas dari yang pantas dan lebih Afdhal dari yang Afdhal sehingga Ia berkata : Ali r.a adalah sahabat yang baik dan pantas namun Abu bakar lah yang lebih utama, Imam Zaid pun mengakui keafdhaliyahan Abu bakr dan Umar r.a dibanding Ali r.a, kemudian mereka berbeda pendapat mengenai kekhalifahan Usman bin Affan yang membuat Syi’ah Zaidiah terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan yang mencela Usman bin Affan dan sebagian mengambil jalan diam.

C. PENUTUP

Demikian sekelumit kajian tentang dasar-dasar hukum yang dijadikan referensi oleh para imam mazhab. Semoga makalah yang disusun berdasarkan kutipan dari beberapa referensi ini mampu memberikan tambahan wacana kita. Demi perbaikan, saran kritik dari pembaca sangat kami harapkan. Terima kasih.


[1] Hossein Nasr, Islam, Agama, Sejarah, dan Peradaban, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 89.

[2] Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan; Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 105.

[3] Ibid., hlm. 106.

[4] Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi’ bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja’far AsShadiq.(lebih lanjut lihat di http://luluvikar.blogspot.com/2006_02_01_archive.html)

[5] Imam Syafi’i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

[6]Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

[7] Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780-855 M. Beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa mudanya, pada usia 16 tahun, keinginannya yang besar membuatnya belajar Al Qur’an dan ilmu ilmu agama lainya kepada ulama ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Bashrah, Syam, Kufa, Yaman, Mekkah dan Madinah, beberapa gurunya antara lain : Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin thariq. Kecintaanya terhadap ilmulah yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah.

[8] Hossein Nasr., op. cit., hlm. 93.

[9] Subhi As-Shalih dalam Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Ed. 1., Cet. 4, hlm. 67.

[10] Ibid., hlm. 72.

[11] Ziauddin Sardar., op. cit., hlm. 107.

[13] Ziauddin Sardar., op. cit., hlm. 108.

[14] Ahmad Anwar Qodri dalam Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan; Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 115.

About these ads

Tentang teraskita

Alumni fakultas Tarbiyah Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara (Angkatan 2005) Sejak September 2013 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

3 Balasan ke DASAR-DASAR HUKUM PARA IMAM MAZHAB

  1. teraskita berkata:

    sama-sama. terimaksih telah berkunjung!

  2. iLadekzdroj berkata:

    I always used to study piece of writing in news papers but now as
    I am a user of internet thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s